Walikota Payakumbuh Umumkan Proyeksi RAPBD 2027 Sebesar Rp789,21 Miliar
Pemerintah Kota Payakumbuh baru-baru ini mengumumkan proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2027 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp789,21 miliar. Alokasi anggaran tersebut difokuskan pada upaya transformasi sosial ekonomi yang inklusif serta peningkatan kualitas layanan publik dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik.
Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027
Penyampaian proyeksi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, pada Senin, 14 September 2026, di Gedung DPRD Kota Payakumbuh. Rapat ini menjadi momen penting bagi pemerintah daerah dalam mendiskusikan rencana anggaran yang akan mempengaruhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tahun 2027.
Prinsip Penyusunan APBD yang Hati-hati
Wali Kota Zulmaeta menegaskan bahwa penyusunan anggaran ini dilakukan dengan sangat hati-hati, memperhatikan aspek fiskal secara menyeluruh. Setiap jajaran di Pemko Payakumbuh diminta untuk mematuhi prinsip ‘money follows program’ dan ‘value for money’, yang mengedepankan bahwa setiap dana yang dikeluarkan harus memberikan manfaat yang maksimal.
Rincian Target Pendapatan Daerah
Secara spesifik, target pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp789,21 miliar akan terdiri dari beberapa sumber. Pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp619,16 miliar, yang mencakup transfer dari pemerintah pusat dan antara daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp170,04 miliar.
Komponen Pendapatan Asli Daerah
Target PAD tersebut meliputi beberapa komponen, yaitu:
- Pajak Daerah: Rp49,02 miliar
- Retribusi Daerah: Rp97,52 miliar
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah: Rp13,77 miliar
- Lain-lain PAD yang Sah: Rp9,72 miliar
Dengan dominasi dana transfer, Pemko Payakumbuh berkomitmen untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal demi mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari luar daerah.
Peningkatan Pendapatan dan Transparansi
Elzadaswarman menekankan bahwa peningkatan PAD tidak hanya terfokus pada angka penerimaan yang tinggi, tetapi juga harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting agar tidak memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat serta pelaku usaha.
Strategi Pengembangan Sektor Ekonomi
Ke depan, pemerintah daerah akan mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perdagangan, jasa, pariwisata, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi yang lebih optimal. Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah melalui digitalisasi sistem pembayaran dan pembaruan basis data wajib pajak.
Alokasi Belanja Daerah
Di sisi belanja, Pemko Payakumbuh merencanakan alokasi sebesar Rp834,05 miliar. Dari jumlah tersebut, belanja operasi akan menyerap Rp719,46 miliar, sedangkan belanja modal dialokasikan sebesar Rp112,58 miliar. Selain itu, belanja tidak terduga akan mendapatkan alokasi sebesar Rp2 miliar.
Defisit Anggaran dan Rencana Pembiayaan
Selisih antara pendapatan dan belanja menciptakan defisit anggaran sebesar Rp44,83 miliar. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah daerah berencana menggunakan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026, dengan nilai yang sama.
Kesuksesan APBD dalam Mewujudkan Manfaat bagi Masyarakat
Keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari besar kecilnya anggaran yang terserap, tetapi lebih pada seberapa signifikan perubahan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan anggaran yang diambil oleh Pemko Payakumbuh.
Dengan pendekatan yang hati-hati dan terencana, serta komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Pemko Payakumbuh optimis bahwa proyeksi RAPBD 2027 akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Setiap langkah yang diambil akan terus dievaluasi untuk memastikan bahwa anggaran yang direncanakan dapat terimplementasi dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata.
