Pengusul Treshold Tinggi Berasal dari ‘Anak-anak’ Orde Baru, Ungkap Profesor

Jakarta – Wacana mengenai kenaikan ambang batas parlemen serta ambang batas pencalonan presiden kembali mencuat di kalangan politikus Indonesia. Dalam diskusi tersebut, Guru Besar Ilmu Politik, Prof Saiful Mujani, mengemukakan pandangannya mengenai motif di balik rencana ini. Menurutnya, langkah ini tidak berkaitan dengan perkembangan demokrasi yang sehat, melainkan lebih kepada keinginan untuk menyederhanakan sistem politik yang ada.

Elit Politik dan Agenda Treshold Tinggi

Prof Saiful Mujani menegaskan bahwa pengusulan kenaikan ambang batas tersebut berasal dari elit politik yang lebih mengutamakan stabilitas sistem daripada keberagaman demokrasi. Dalam pandangannya, elit ini berupaya untuk menciptakan homogenitas dalam politik Indonesia, yang berpotensi menghilangkan suara-suara yang beragam dari masyarakat.

“Elit kita yang ingin menaikkan treshold itu kansnya bukan pada demokrasi, kansnya pada bagaimana cara menghomogenkan, bagaimana cara menyederhanakan, bagaimana cara membuat pelaksanaan pemerintah lebih gampang,” jelas Saiful dalam sebuah siniar yang ditayangkan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Persepsi Terhadap Konflik

Saiful menilai bahwa pemikiran yang menganggap peningkatan ambang batas akan mengurangi konflik adalah keliru. Ia berpendapat bahwa konflik adalah bagian dari dinamika politik yang tidak bisa dihindari. “Belum tentu, yang banyak itu konfliknya lebih banyak. Selama persaingan itu ada, konflik itu ada,” imbuhnya. Dengan kata lain, konflik dalam politik justru bisa menjadi tanda adanya kehidupan demokrasi yang sehat, asalkan dikelola dengan baik.

“Konflik itu menandakan sesuatu yang sehat sebenarnya, asal dikelola dengan baik,” tambah Saiful. Ia mengamati bahwa ketakutan elit politik terhadap konflik bisa berakibat negatif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Warisan Politik Orde Baru

Lebih jauh, Saiful mengungkapkan bahwa keinginan untuk menaikkan ambang batas juga dapat dilihat sebagai warisan dari era Orde Baru. Ia mencatat bahwa banyak tokoh politik yang mendukung treshold tinggi adalah mereka yang memiliki latar belakang dari rezim tersebut. “Saya melihat tokoh-tokoh di elit kita, yang menginginkan treshold besar itu adalah tokoh-tokoh yang punya warisan politik lama. Orde baru lah,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Saiful memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sistem politik pada masa Orde Baru memaksa masyarakat untuk memilih di antara tiga partai saja. “Orde Baru kan diatur hanya tiga dengan cara paksa. Bukan cara alamiah,” terangnya, merujuk pada Partai Golkar, PPP, dan PDIP.

Implikasi Dari Sistem Terkontrol

Saiful menjelaskan bahwa pada masa itu, pemerintah secara aktif mengendalikan pilihan politik masyarakat. Misalnya, dalam kasus PPP, banyak entitas yang beragam dilebur menjadi satu. “Kalau orde baru itu dipaksa. Orang tidak mau dipaksa,” ungkapnya, menambahkan bahwa ketika kebebasan politik akhirnya terealisasi, partai-partai yang pernah bergabung dalam PPP terpecah dan menciptakan partai mereka sendiri.

• PPP terpaksa menyatukan berbagai entitas politik.
• Setelah reformasi, entitas-entitas tersebut memisahkan diri.
• Ketidakpuasan terhadap pemaksaan politik menjadi jelas.
• Konsekuensi dari pemaksaan adalah fragmentasi partai.
• Politik yang sehat memerlukan keberagaman suara.

Ketidakpuasan Terhadap Kebijakan Treshold

Saiful menyatakan bahwa elit politik yang mendukung kenaikan ambang batas adalah keturunan dari elit Orde Baru. “Elit kita yang sekarang itu putra-putri Orde Baru nampaknya,” ujarnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen mereka terhadap demokrasi yang inklusif.

Lebih lanjut, Saiful berpendapat bahwa keinginan untuk menyederhanakan sistem politik di Indonesia dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi sangat berbahaya. “Yang ingin menyederhanakan demokrasi, menyederhanakan politik dengan mengabaikan demokrasi,” pungkasnya.

Pentingnya Keberagaman dalam Demokrasi

Keberagaman adalah esensi dari demokrasi yang sehat. Dalam pandangan Saiful, politik yang sehat tidak bisa dibangun di atas fondasi homogenitas. Alih-alih menciptakan stabilitas, langkah-langkah yang diambil oleh elit politik ini justru bisa memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis terhadap langkah-langkah yang diambil oleh para elit politik. Penilaian terhadap setiap kebijakan harus dilakukan secara objektif, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Kesimpulan dari Analisis Saiful Mujani

Melalui analisisnya, Prof Saiful Mujani berhasil mengungkapkan kekhawatiran mendalam tentang arah politik Indonesia ke depan. Kenaikan ambang batas parlemen dan pencalonan presiden yang diusulkan oleh elit politik dapat dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan pengaruh Orde Baru dalam sistem politik saat ini. Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk memahami dan menganalisis dengan cermat implikasi dari wacana ini terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam menyuarakan pendapat mereka, untuk menjaga agar demokrasi Indonesia tetap hidup dan beragam, sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang selama ini.