Gubernur Kalteng Sampaikan Laporan Resmi Penanganan Karhutla 2026 kepada Presiden

Pada tanggal 23 Agustus 2026, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, melakukan penyampaian laporan resmi mengenai perkembangan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Laporan ini merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah serius yang dihadapi daerah tersebut, terutama menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung pada bulan Agustus 2026.

Situasi Terkini Karhutla di Kalimantan Tengah

Laporan yang disampaikan oleh Gubernur Agustiar mencakup berbagai aspek penting mengenai situasi Karhutla. Ini termasuk analisis perkembangan situasi terkini, kesiapan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti mobilisasi personel gabungan yang telah dilakukan serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan yang semakin meningkat.

Berdasarkan data terbaru dari Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah per 21 Agustus 2026, terdapat sebanyak 19.992 titik hotspot yang teridentifikasi, dengan 1.639 kejadian Karhutla yang telah dilaporkan. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah kebakaran yang terjadi.

Luasan Area Terbakar

Tim darat yang bertugas dalam pemadaman kebakaran telah berhasil menangani area seluas 4.499,21 hektare. Namun, analisis yang dilakukan menggunakan citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS dari Kementerian Kehutanan memperkirakan bahwa total area yang terbakar mencapai 7.634,46 hektare. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai besarnya dampak yang ditimbulkan oleh Karhutla di wilayah tersebut.

Peringkat Nasional Karhutla

Secara nasional, dari bulan Januari hingga Juni 2026, Kalimantan Tengah menduduki peringkat kesembilan dalam hal luas area yang terbakar dari total 38 provinsi di Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, terutama dengan meningkatnya frekuensi kebakaran yang terjadi saat memasuki puncak musim kemarau.

Analisis dari BPB-PK Kalteng menunjukkan bahwa bulan Agustus 2026 merupakan periode dengan peningkatan jumlah kejadian Karhutla paling signifikan sepanjang tahun ini. Dalam 18 hari pertama bulan Agustus, tercatat 14.659 titik hotspot, 798 kejadian Karhutla, dan 2.824,42 hektare lahan yang terbakar. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan total kejadian yang tercatat dari Januari hingga Juli 2026, menandakan bahwa Karhutla tetap menjadi ancaman yang perlu diatasi dengan serius.

Dampak pada Kualitas Udara

Peningkatan jumlah Karhutla juga berdampak pada kualitas udara di berbagai wilayah Kalimantan Tengah. Menurut data Indeks Status Pencemaran Udara (ISPU) yang dilaporkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 22 Agustus 2026, dari enam stasiun ISPU yang aktif, tiga lokasi menunjukkan kategori Sangat Tidak Sehat. Ketiga wilayah tersebut adalah Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, dan Buntok di Kabupaten Barito Selatan.

Sementara itu, tiga lokasi lainnya, yaitu Palangka Raya, Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya, berada dalam kategori Tidak Sehat. Ini menunjukkan bahwa kualitas udara yang memburuk akibat kebakaran hutan dapat memengaruhi kesehatan masyarakat secara luas.

Status Siaga Darurat Karhutla

Untuk menanggulangi situasi yang semakin mengkhawatirkan, Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026, yang berlaku dari 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Sejumlah kabupaten dan kota, seperti Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, serta Barito Selatan, juga telah mengumumkan status tanggap darurat Karhutla untuk memperkuat upaya penanganan.

Mobilisasi Personel untuk Penanganan Karhutla

Dalam menghadapi ancaman yang serius ini, sebanyak 10.700 personel telah disiagakan secara terpadu di wilayah Kalimantan Tengah. Personel tersebut terdiri dari berbagai unsur, termasuk BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Manggala Agni, Damkar, KPH, serta 5.303 relawan dari Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Barisan Pemadam Kebakaran (Balakar), dan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).

Pelibatan beragam unsur ini membuktikan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah Karhutla. Selain itu, dukungan dari operasi udara yang diberikan oleh BNPB juga terus berlanjut, termasuk satu unit pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu helikopter patroli udara, serta empat helikopter untuk water bombing.

Tantangan dalam Penanganan Karhutla

Di dalam laporannya kepada Presiden, Gubernur Agustiar juga mengungkapkan berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam penanganan Karhutla. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

• Keterbatasan dan kebutuhan peremajaan sarana pemadaman.
• Akses yang sulit menuju lokasi kebakaran.
• Keterbatasan sumber air untuk pemadaman.
• Kurangnya dukungan operasional yang memadai.
• Perluasan area yang rawan kebakaran hutan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Pemprov Kalteng telah mengusulkan penambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing yang akan ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun. Penambahan armada udara ini diharapkan dapat mempercepat respons pemadaman, khususnya di wilayah barat Kalimantan Tengah yang memiliki potensi Karhutla yang cukup tinggi.

Peralatan Pemadaman yang Diperlukan

Di samping penambahan armada udara, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya tambahan peralatan pemadaman darat. Beberapa peralatan yang diperlukan meliputi:

• Kendaraan operasional.
• Pompa portabel.
• Selang dan nozzle.
• Tangki air.
• Alat komunikasi untuk mendukung unsur TNI, Polri, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur juga mengharapkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB agar operasi pemadaman darat dapat berlangsung lebih efektif dan melibatkan berbagai unsur terkait. Selain itu, pembangunan sumur bor dan embung di lokasi-lokasi yang rawan terjadi Karhutla menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan sumber air yang diperlukan selama proses pemadaman.

Koordinasi Lintas Sektor

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi antarsektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Dengan optimalisasi personel, sarana prasarana, serta pelaksanaan patroli udara dan darat, langkah-langkah terpadu ini diharapkan dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh Karhutla selama puncak musim kemarau.

Laporan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Presiden ini sekaligus menjadi pijakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa penanganan Karhutla dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan efektif di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat memberikan solusi yang nyata dalam menghadapi tantangan Karhutla yang terus meningkat.