Dalam dunia koperasi, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting yang harus dijunjung tinggi. Namun, baru-baru ini muncul isu di KPUM Medan yang melibatkan permintaan klarifikasi terkait kejanggalan dalam buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2025. Permintaan ini diajukan oleh anggota KPUM, Arjunaidi Ginting, melalui tim kuasa hukumnya kepada pengurus KPUM. Situasi ini tidak hanya menimbulkan tanda tanya, tetapi juga menciptakan momentum bagi anggota koperasi untuk menuntut penjelasan yang lebih jelas dan terbuka.
Permintaan Klarifikasi dari Anggota KPUM
Permintaan klarifikasi tersebut disampaikan oleh Arjunaidi Ginting, anggota KPUM, melalui tim hukum yang dipimpin oleh Benson Casanova SH MH. Pada hari Kamis, 1 Oktober 2026, mereka mendatangi kantor KPUM yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Medan, untuk menyampaikan surat resmi terkait kejanggalan dalam laporan RAT 2025 yang diterima Arjunaidi pada 29 September 2026.
Benson, selaku kuasa hukum Arjunaidi, menyoroti beberapa hal yang dianggap mencurigakan dalam laporan tersebut. “Hari ini kami mewakili Arjunaidi Ginting untuk mengajukan permintaan klarifikasi kepada pengurus KPUM, karena ada beberapa kejanggalan yang kami temukan dalam buku RAT 2025,” ujarnya. Salah satu kejanggalan yang mencolok adalah tidak adanya tanda tangan dari dua pengurus dan Ketua Pengawas KPUM dalam dokumen laporan tersebut.
Kejanggalan yang Ditemukan
Kurangnya tanda tangan para pengurus menjadi sorotan utama. Benson menegaskan, “Sangat aneh jika buku RAT 2025 sudah dicetak dan undangan untuk RAT juga sudah disebar, tetapi tidak ada tanda tangan dari dua pengurus dan Ketua Pengawas.” Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai otoritas dan keabsahan laporan tersebut.
Selain masalah tanda tangan, tim kuasa hukum juga menggarisbawahi perbedaan mencolok dalam jumlah uang kas yang tercantum di laporan RAT 2024 dan RAT 2025. Dalam laporan RAT 2025, jumlah uang kas tercatat sebesar Rp1,211 miliar, sementara dalam laporan RAT 2024, uang kas tercantum sebesar Rp3,46 miliar. Selisih yang signifikan ini menjadi dasar permintaan klarifikasi yang diajukan oleh kelompok hukum tersebut.
Permintaan Informasi Lebih Lanjut
Benson menegaskan bahwa selisih jumlah uang kas ini harus dijelaskan oleh pengurus KPUM. “Di dalam laporan RAT 2025 tertulis jumlah uang kas sebesar Rp1,211 miliar, sementara dalam RAT 2024 tercatat Rp3,46 miliar. Kami meminta penjelasan mengenai perbedaan ini, termasuk informasi mengenai tujuh rekening bank yang disebut sebagai tempat penyimpanan kas koperasi,” jelasnya.
Keberadaan tujuh rekening bank tersebut sebelumnya juga telah dipertanyakan oleh Arjunaidi Ginting secara langsung. Namun, hingga saat ini, pengurus KPUM belum memberikan jawaban yang memadai. “Kami berharap adanya transparansi dan keterbukaan informasi mengenai hal ini,” tegas Benson.
Tenggat Waktu untuk Klarifikasi
Dalam surat permintaan klarifikasi yang disampaikan, Arjunaidi Ginting memberikan batas waktu 1×24 jam bagi pengurus KPUM untuk memberikan tanggapan tertulis. “Jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada klarifikasi dari pihak pengurus KPUM, kami akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penyalahgunaan uang koperasi kepada aparat penegak hukum,” ungkap Benson.
Dia menambahkan, “Sebenarnya jika isi buku laporan RAT 2024 dan 2025 benar, seharusnya tidak ada kesulitan bagi pengurus untuk menunjukkan bukti yang jelas. Namun, jika terdapat kejanggalan, maka anggota koperasi berhak untuk mengetahui dan menafsirkan situasi ini.” Ini adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan koperasi.
Peran Anggota Koperasi
Anggota tim kuasa hukum lainnya, Mandala S Gurusinga, menekankan bahwa koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh anggota dan pengurus. “Kedatangan kami ke sini adalah untuk mewakili anggota yang ingin mendapatkan penjelasan mengenai hak-hak mereka,” jelasnya. Dia menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi, terutama ketika anggota mengajukan pertanyaan.
Mandala juga menilai bahwa pengurus KPUM seharusnya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada anggota, termasuk saat anggota ingin mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan koperasi. “Jika ada rapat, seharusnya tetap ada perwakilan yang dapat bertemu dengan kami dan memberikan pelayanan kepada anggota,” tambahnya.
Menjaga Kepercayaan dan Akuntabilitas
Situasi ini menggambarkan pentingnya menjaga kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Anggota koperasi berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai laporan keuangan dan pengelolaan dana. Koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki bersama haruslah beroperasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Apabila pengurus KPUM gagal memberikan klarifikasi yang diminta, hal ini dapat memicu ketidakpuasan di kalangan anggota dan mengganggu hubungan antara pengurus dan anggota. Oleh karena itu, penting bagi pengurus untuk segera merespons permintaan klarifikasi ini demi menjaga kepercayaan anggota dan integritas koperasi itu sendiri.
Harapan untuk Transparansi
Permintaan klarifikasi yang diajukan oleh Arjunaidi Ginting dan tim kuasa hukumnya merupakan langkah positif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan KPUM Medan. Ini adalah pengingat bahwa anggota koperasi memiliki hak untuk meminta penjelasan dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana dan laporan keuangan. Upaya ini diharapkan dapat membuka jalan bagi komunikasi yang lebih baik antara pengurus dan anggota, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
Dengan adanya dorongan untuk transparansi dan akuntabilitas, diharapkan koperasi dapat beroperasi lebih baik dan lebih efisien. Hal ini akan memberikan manfaat tidak hanya bagi anggota, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mengandalkan koperasi sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan usaha bersama.
