Hasil Verifikasi 509 Sumur Minyak di Langkat Dilaporkan oleh Tiorita kepada Menteri Bahlil
Dalam upaya memaksimalkan potensi sumber daya alam, Plt Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, melakukan pertemuan penting dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Selasa siang, tanggal 15 September 2026. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk membahas hasil verifikasi sumur minyak masyarakat di Kabupaten Langkat, yang diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak nasional dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat.
Verifikasi Sumur Minyak di Langkat: Langkah Menuju Pengelolaan yang Lebih Baik
Dalam diskusi tersebut, Tiorita menjelaskan bahwa pengelolaan sumur minyak masyarakat harus berlandaskan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan arahan mengenai skema kerja sama yang efektif untuk meningkatkan produksi minyak, serta memastikan bahwa pengelolaan berlangsung dengan baik dan sesuai hukum yang berlaku.
Tim Verifikasi yang terlibat dalam proses ini berhasil melakukan survei terhadap sumur-sumur minyak yang ada. Dari total 607 sumur yang tercatat, sebanyak 509 sumur ditemukan di lokasi yang sesuai dan dilengkapi dengan data yang diperlukan. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam penataan sumur minyak masyarakat di Langkat.
Kerja Sama Antara Berbagai Pihak
Verifikasi ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, PT Pertamina Field Pangkalan Susu, SKK Migas, serta Pemerintah Kabupaten Langkat. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sumur minyak yang ada, serta memastikan bahwa semua pihak berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas produksi.
- 509 sumur ditemukan di lokasi yang tepat
- 234 sumur terletak di Kecamatan Padang Tualang
- 275 sumur berada di Kecamatan Sei Lepan
- 97 sumur tidak terdeteksi di lapangan
- Satu sumur terindikasi sebagai sumur tua
Pentingnya Kejelasan Data dan Regulasi
Tiorita menegaskan bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Teknis Sumur Minyak Kabupaten Langkat sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan sumur-sumur tersebut. Dengan adanya data yang akurat, pengelolaan sumur minyak dapat dilakukan dengan lebih baik dan terarah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dari 607 sumur yang terdaftar sebelumnya, 97 di antaranya tidak dapat ditemukan pada lokasi yang dicantumkan. Sementara itu, satu sumur lainnya teridentifikasi sebagai sumur tua, yang menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan sumur-sumur minyak ini.
Peran Strategis Langkat dalam Pengelolaan Sumber Daya Energi
Langkat memiliki posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumur minyak masyarakat. Bersama dengan Provinsi Sumatera Utara, Langkat menjadi salah satu daerah pionir yang mengalirkan minyak dari sumur masyarakat melalui skema kerja sama produksi dengan BUMD. Hal ini menjadi langkah maju dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal.
Kerja sama yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM melalui Surat Nomor T-290/MG.04/MEM.M/2026, tertanggal 13 Agustus 2026. Ini menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap inisiatif pengelolaan sumur minyak yang dilakukan oleh Pemkab Langkat.
Dukungan Pemerintah Pusat
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh Pemkab Langkat dalam melakukan verifikasi dan penataan sumur minyak masyarakat. Ia menyatakan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk mendorong pengelolaan sumber daya energi agar dapat dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, serta memberikan kepastian hukum untuk semua pihak yang terlibat.
Bahlil juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMD, Pertamina, SKK Migas, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan dengan tertib, aman, dan berkelanjutan. Penataan yang dilakukan melalui mekanisme resmi diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan memperkuat kontribusi daerah terhadap sektor energi nasional.
Momentum untuk Peningkatan Produksi Migas Nasional
Tiorita mengungkapkan bahwa langkah verifikasi ini menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, pengelolaan yang baik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produksi migas nasional.
“Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mendukung penataan dan pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. Ia menambahkan, potensi yang ada harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah, serta mendukung upaya peningkatan produksi minyak di tingkat nasional.
Komitmen untuk Membangun Koordinasi yang Lebih Baik
Pertemuan dengan Menteri ESDM ini juga mencerminkan komitmen Pemkab Langkat untuk membangun koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan sumber daya energi yang ada. Keberhasilan pengelolaan sumur minyak melalui kerjasama resmi diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik, aman, produktif, dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, diharapkan hasil verifikasi sumur minyak di Langkat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya alam secara efektif dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan produksi minyak, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
Dalam pertemuan tersebut, Tiorita didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Ketua DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus, Kepala BPKAD Langkat, M Iskandarsyah, dan beberapa kepala dinas lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan pengelolaan sumur minyak di Kabupaten Langkat.
Dengan demikian, hasil verifikasi sumur minyak ini bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan langkah konkret menuju pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan berkelanjutan. Ini adalah bukti nyata dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pusat dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.
