Rico Waas Tanggapi P-APBD 2026 DPRD Medan Fokus pada Banjir, Infrastruktur, dan Pendidikan

Pembangunan kota yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adalah prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menekankan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dirancang untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk masalah banjir, infrastruktur, dan pendidikan, fokus dalam pengelolaan anggaran ini menjadi semakin krusial.

Pernyataan Wali Kota dalam Sidang Paripurna

Pernyataan tersebut disampaikan Rico Waas dalam sesi tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang P-APBD 2026 pada Sidang Paripurna DPRD Kota Medan yang berlangsung pada Senin, 21 September 2026. Sidang ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan, H Zakiyuddin Harahap, serta sejumlah anggota DPRD, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, dan pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.

Isu Strategis dalam P-APBD 2026

Dalam tanggapannya, Rico menjelaskan beberapa isu krusial yang menjadi perhatian dari fraksi-fraksi DPRD. Isu-isu ini mencakup:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD)
• Pemecahan masalah banjir
• Pembukaan lapangan kerja
• Pengendalian harga pangan
• Pembangunan kawasan Medan Bagian Utara

Pembahasan Target PAD

Terkait dengan pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan mengenai penurunan target PAD dalam P-APBD 2026, Rico menjelaskan bahwa penyesuaian ini didasarkan pada perubahan asumsi dan kondisi ekonomi makro. Proyeksi pendapatan yang lebih realistis hingga akhir tahun anggaran dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan keuangan daerah.

Lebih lanjut, Rico menekankan bahwa optimalisasi PAD masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, Pemko Medan berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi.

Langkah-langkah untuk Meningkatkan PAD

Untuk meningkatkan PAD, Pemko Medan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain:

• Memperkuat digitalisasi pengelolaan pajak
• Memperluas sistem pembayaran non-tunai
• Mengintegrasikan data transaksi
• Meningkatkan monitoring penerimaan berbasis teknologi

Penanganan Masalah Banjir

Masalah banjir merupakan salah satu fokus utama dalam tanggapan Wali Kota. Rico menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Medan harus dilakukan secara komprehensif, bukan hanya di satu titik saja. Pemko Medan melakukan pemetaan lokasi genangan untuk menentukan titik-titik prioritas dalam penanganan masalah ini.

Sistem drainase, menurut Rico, harus dikelola sebagai kesatuan dari hulu hingga hilir, termasuk outlet pembuangan menuju sungai. “Penanganan saluran drainase harus dilakukan secara menyeluruh dan bukan parsial, agar sistemnya berfungsi dengan baik,” tegasnya.

Rico juga mengakui bahwa tantangan kewenangan antar lembaga masih menjadi hambatan dalam penanganan banjir. Untuk itu, Pemko Medan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pemerintah kabupaten yang berbatasan dengan Kota Medan.

Pendidikan dan Anggaran yang Diperlukan

Dalam sektor pendidikan, Rico menyampaikan bahwa penambahan anggaran akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang disebabkan oleh dampak bencana banjir. Kebutuhan tersebut meliputi penyediaan pakaian seragam, perlengkapan sekolah, perbaikan bangunan kelas, pengadaan mebel, dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta pemeliharaan bangunan cagar budaya.

Rico juga mengungkapkan bahwa Pemko Medan masih mengkaji rencana bantuan tebus ijazah bagi siswa SMA agar program tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, untuk menangani sekitar 500 siswa yang putus sekolah, Dinas Pendidikan telah menganggarkan dana untuk program pendidikan nonformal, seperti Paket A, B, dan C.

Program Regrouping Sekolah

Rico menginformasikan bahwa program regrouping sekolah telah dilaksanakan dengan berhasil. Sebanyak 86 sekolah dasar telah diregrouping, sehingga jumlah SD Negeri di Kota Medan kini menjadi 295 sekolah, berkurang dari 381 sekolah sebelumnya. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Perhatian pada Infrastruktur

Di bidang infrastruktur, Rico menjelaskan bahwa penambahan anggaran untuk Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang akan diarahkan pada program-program prioritas yang telah ditetapkan. Pemko Medan juga sedang melaksanakan rehabilitasi Puskesmas dan Pustu, serta rehabilitasi 35 sekolah SD dan SMP Negeri di wilayah kota.

Selain itu, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) berkomitmen untuk mengoptimalkan penanganan jalan, drainase, jembatan, dan berbagai kebutuhan infrastruktur lainnya yang krusial bagi masyarakat.

Komitmen Terhadap Medan Bagian Utara

Menanggapi perhatian dari Fraksi PKS mengenai komitmen 35 persen belanja pembangunan dalam P-APBD untuk Medan Bagian Utara, Rico menjelaskan bahwa sejumlah program telah disiapkan. Melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, pembangunan akan difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta penyelenggaraan jalan.

Sementara itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya akan fokus pada pengelolaan sistem air minum, air limbah, serta penataan kawasan permukiman, termasuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pemantauan dan Evaluasi Anggaran

Rico menegaskan bahwa tambahan anggaran dalam P-APBD 2026 akan diarahkan dengan cermat, agar pelaksanaan program tidak berujung pada rendahnya serapan anggaran atau SiLPA. Perencanaan dan penganggaran telah mempertimbangkan masa pelaksanaan, prioritas lokasi, kapasitas sumber daya, dan waktu yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Gerindra mengenai indikator kesejahteraan masyarakat, Rico menjelaskan bahwa Pemko Medan telah menetapkan sejumlah target makro pembangunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2026.

Target Pembangunan yang Ambisius

Target-target tersebut mencakup:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,2 hingga 5,7 persen
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 83,02 hingga 83,34 poin
• Tingkat kemiskinan: 7,0 hingga 7,5 persen
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 7,85 persen
• Rasio Gini: 0,359 hingga 0,369

Inflasi juga menjadi perhatian, dengan target tetap terkendali pada rentang 2,0 hingga 3,4 persen. Rico menegaskan bahwa peningkatan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya realisasi belanja, tetapi juga melalui monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap tambahan anggaran memberikan hasil yang terukur.

Komitmen terhadap Medan Satu Data

Dalam penutup tanggapannya, Rico juga menekankan komitmen Pemko Medan dalam penerapan Medan Satu Data. Tata kelola data akan mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Perwal Nomor 31 Tahun 2021. Penerapan standar data, metadata baku, daftar data prioritas, serta portal data terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan.