Polemik mengenai status lahan di kawasan Ryacudu, Kompleks Perumahan Korpri, Bandar Lampung, kembali mencuat setelah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh LSM Fokal Lampung pada 5 Agustus 2026. Dalam unjuk rasa tersebut, berbagai informasi yang menuduh Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Sekretaris Daerah Provinsi Marindo Kurniawan, menjadi sorotan utama. Tuduhan yang berkembang ini menuntut klarifikasi yang mendalam mengenai kepemilikan lahan yang menjadi objek perdebatan.
Klarifikasi Pemprov Lampung terkait Status Lahan
Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, dengan tegas menanggapi tuduhan yang mengarah pada dugaan keterlibatan dalam peralihan aset tanah seluas sekitar 2.000 meter persegi di Jalan Ryacudu. Marindo menegaskan bahwa lahan tersebut bukanlah aset milik Pemprov Lampung.
Dalam pernyataannya, Marindo menyatakan, “Kami menghormati hak setiap warga negara, termasuk organisasi masyarakat, untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, informasi yang beredar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat.
Menjawab Tuduhan dengan Data
Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung, Yudhi Alfadri, menjelaskan terdapat dua surat yang menjadi fokus dalam aksi unjuk rasa tersebut. Kedua surat ini, meskipun berbeda dalam konteks penyampaian, memiliki substansi serupa yang menegaskan bahwa lahan yang dimaksud tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Lampung.
- Surat pertama menyatakan bahwa lahan tersebut tidak terdaftar sebagai aset Pemprov.
- Surat kedua mengulangi pernyataan yang sama, menjelaskan status lahan secara konsisten.
- Kedua surat ini diterbitkan sebagai respons atas permohonan masyarakat yang meminta kepastian status lahan.
- Proses administrasi untuk hak atas tanah dapat dilakukan jika warga memiliki bukti kepemilikan yang sah.
- Pemprov hanya memberikan penjelasan mengenai status aset, dan masyarakat diharapkan mengikuti mekanisme yang berlaku.
Yudhi menjelaskan bahwa surat-surat tersebut diterbitkan untuk memberikan kepastian kepada warga yang berupaya mengurus hak atas tanah mereka. “Apabila warga merasa memiliki lahan tersebut berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, maka proses administrasi dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.
Pernyataan Tegas dari BPKAD
Rofiq Nugroho, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Lampung, menegaskan bahwa lahan yang sedang dipersoalkan tidak pernah terdaftar sebagai aset Pemerintah Provinsi Lampung. “Data yang kami miliki menunjukkan bahwa lahan tersebut bukan bagian dari aset daerah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pada tahun 2023, telah dilakukan hibah aset tertentu kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan yang berlaku.
Rofiq juga menegaskan, “Terkait lahan di Jalan Ryacudu yang dipersoalkan, sampai saat ini tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Lampung. Substansi surat yang ditandatangani Sekda juga konsisten menyatakan hal yang sama.” Pernyataan ini menegaskan kembali posisi Pemprov Lampung dalam isu ini.
Fasilitas Umum dan Kewajiban Masyarakat
Menyikapi isu mengenai fasilitas umum (fasum) di kawasan Ryacudu, Yudhi menekankan bahwa fasilitas tersebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. “Fasilitas umum dan fasilitas sosial harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan pribadi,” tegasnya.
Menjawab Isu dan Tuduhan yang Beredar
Pemerintah Provinsi Lampung menjelaskan bahwa tuduhan yang menyebut Sekda mengubah status aset daerah adalah tidak benar. Dengan tegas, Pemprov memastikan bahwa semua surat yang diterbitkan terkait lahan tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu menegaskan bahwa lahan yang dimaksud bukanlah aset Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam konteks ini, sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai status lahan. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami posisi pemerintah dan menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik lebih lanjut.
Secara keseluruhan, Pemprov Lampung berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Melalui klarifikasi yang diberikan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami situasi yang ada dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat.
