Kolonel TNI Budi Utomo Resmi Menjadi Tersangka Kasus Korupsi MBG

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah resmi menetapkan Kolonel Cpl Budi Utomo, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk periode 2025–2026. Penetapan ini menjadikannya sebagai tersangka kedelapan dalam skandal besar ini.

Penyidikan dan Penetapan Tersangka

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa penyidikan terhadap kasus ini dilakukan melalui koneksitas oleh penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Penetapan Budi sebagai tersangka diketahui telah dilakukan sejak bulan Agustus tahun ini, dan saat ini ia sedang menjalani masa tahanan di Rutan Pomdam Jaya.

“Status tersangka telah ditetapkan dan yang bersangkutan kini telah ditahan,” ungkap Anang dalam konferensi pers yang diadakan pada Selasa (29/9). Penetapan ini merupakan langkah terbaru dalam proses hukum yang melibatkan Budi, setelah sebelumnya, pada Sabtu (26/9), pihak Kejagung menyatakan bahwa ia belum berstatus tersangka dan kasus tersebut masih dalam penanganan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Peran Budi dalam Kasus Korupsi

Budi Utomo adalah seorang prajurit aktif TNI yang memiliki jabatan sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, serta sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan sepeda motor listrik. Mengingat statusnya sebagai prajurit TNI, proses hukum terhadapnya dilakukan dengan mekanisme khusus yang melibatkan penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer.

Dalam konteks ini, Budi terlibat dalam pengadaan sepeda motor listrik yang merupakan bagian dari program MBG. Proyek tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dengan Lodewyk Pusung, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono.

Indikasi Tindak Pidana dalam Proyek

Pengadaan sepeda motor listrik yang diperkirakan bernilai sekitar Rp1 triliun ini dilaporkan telah dilakukan dengan cara yang melawan hukum. Proses pengadaan tersebut tidak memenuhi berbagai syarat kontrak yang telah ditetapkan, dan terdapat indikasi mark up harga yang signifikan.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan ini ditemukan adanya manipulasi dalam berita acara serah terima barang. Kejaksaan Agung menginformasikan bahwa dari total 21.081 unit kendaraan yang dijadwalkan diterima, hanya 3.229 unit yang sebenarnya telah diterima, meskipun pembayaran telah dilakukan secara penuh, yang menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.

Daftar Tersangka Lainnya dalam Kasus Ini

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang tersangka lainnya dalam skandal korupsi yang sama. Mereka diantaranya adalah:

• Eks Kepala BGN, Dadan Hindayana
• Eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung
• Kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS)
• Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono
• Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing
• Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan

Masalah dalam Pengelolaan Program MBG

Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki afiliasi dengan sekolah-sekolah penerima. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak SPPG yang ditunjuk tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, dan terdapat yayasan yang diangkat tanpa memenuhi kriteria sebagai mitra SPPG.

Lebih lanjut, proyek pengadaan barang dalam program ini juga terindikasi adanya mark up harga yang signifikan, yang berujung pada kerugian negara. Barang-barang yang terlibat dalam pengadaan termasuk:

• 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun
• 32.000 pasang sepatu
• 31.994 unit tablet
• 5.400 unit televisi 75 inch

Skandal ini mencerminkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik seperti gizi untuk masyarakat. Dengan penetapan Kolonel TNI Budi Utomo sebagai tersangka, diharapkan proses hukum dapat berjalan secara adil dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya.