Pasar Malam di Pagelaran Didesak Tutup karena Tidak Berizin dan Gunakan Lahan Aset Pemkab Pandeglang

Di tengah kontroversi yang mengemuka, pasar malam di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, kini berada di bawah sorotan tajam. Keberadaan acara hiburan ini, yang seharusnya memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, justru dipertanyakan legalitasnya. Paguyuban Pemuda Pagelaran (P3) telah melayangkan protes keras, menuntut penutupan kegiatan tersebut yang dinilai tidak memiliki izin resmi dan menggunakan aset pemerintah daerah. Dengan nilai sewa mencapai 20 juta, isu ini semakin rumit ketika diketahui bahwa dana tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran PHBN 2026. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai permasalahan ini.

Desakan Penutupan Pasar Malam

Pihak Paguyuban Pemuda Pagelaran (P3) telah melakukan dua kali audiensi dengan pihak Muspika di Kecamatan Pagelaran. Dalam setiap pertemuan tersebut, mereka menyampaikan keprihatinan terkait penggunaan lapangan sebagai tempat pasar malam, yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Meskipun telah menyampaikan aspirasi mereka, audiensi ini tidak dihadiri oleh Camat Pagelaran, yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan aset daerah tersebut.

Ketua P3, Fahrul, menegaskan pentingnya transparansi dalam proses sewa menyewa aset daerah. Dia mempertanyakan dasar hukum dan mekanisme yang digunakan dalam menyewakan lapangan tersebut. “Kami ingin tahu berapa nilai sewa yang sesuai dan untuk apa saja dana tersebut digunakan. Ini adalah aset Pemkab yang harus dikelola dengan baik,” ujarnya.

Legalitas Pasar Malam yang Dipertanyakan

Kapolsek Pagelaran, AKP Tb. Saefudin, S.H., juga memberikan pernyataan tegas terkait keberadaan pasar malam ini. Ia menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki izin resmi dari Polsek Pagelaran. “Kami tidak pernah mengeluarkan izin keramaian untuk pasar malam ini,” tegasnya. Hal ini menambah kejelasan bahwa pasar malam bisa dianggap ilegal, mengingat izin keramaian yang diatur dalam Perpol No 7 tahun 2023 belum pernah dikeluarkan.

Menurut informasi yang diperoleh, acara yang dijadwalkan berlangsung dari 15 Agustus hingga 5 September tersebut diakui telah diperpanjang hingga 12 Agustus, tanpa adanya persetujuan resmi. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran prosedur yang dapat berujung pada sanksi hukum.

Dasar Hukum dan Sanksi

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi acuan dalam penanganan kasus seperti ini. Mengontrakan aset negara secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Pelaku yang terlibat bisa menghadapi hukuman penjara minimal satu tahun hingga seumur hidup, serta denda yang cukup besar. Tindakan ini termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara.

• Hukuman penjara minimal 1 tahun hingga seumur hidup.
• Denda yang dapat mencapai 1 miliar rupiah.
• Penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
• Kerugian keuangan negara jika hasilnya masuk ke pihak pribadi.
• Prosedur sewa yang melawan hukum.

Anggaran PHBN dan Keterbatasan Dana

Pada audiensi pertama, terungkap bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk PHBN 2026 mencapai 170 juta. Ketua PHBN Kecamatan Pagelaran, Deni, menjelaskan bahwa anggaran tersebut harus ditanggung untuk pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk upacara dan Paskibra. Sayangnya, hanya 80 juta yang berhasil dihimpun, sehingga ada kekurangan yang harus ditutupi.

Fahrul menegaskan bahwa kekurangan anggaran inilah yang mendorong pihak penyelenggara pasar malam untuk menyewa lapangan Pagelaran. “Dari 170 juta yang dibutuhkan, mereka hanya mampu mengumpulkan 80 juta. Dan untuk menutupi kekurangan, mereka menyewa lapangan dengan biaya 20 juta,” jelasnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai kelayakan penggunaan dana rakyat untuk menutupi kekurangan tersebut.

Transparansi Penggunaan Aset Daerah

Ketidakjelasan dalam proses sewa menyewa ini menjadi masalah utama. Fahrul menekankan bahwa penggunaan aset daerah harus dilandasi oleh prosedur yang transparan dan akuntabel. “Kami ingin memahami dasar hukum dan mekanisme yang digunakan. Ini adalah aset milik pemerintah dan masyarakat, sehingga harus dikelola dengan baik,” tegasnya kembali.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan yang memadai terkait penggunaan aset dan alokasi anggaran. Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Aset

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan aset daerah. Pasal 2 UU Tipikor menekankan bahwa pengelolaan barang milik negara harus dilakukan secara sah dan tidak merugikan keuangan negara. Jika pengelolaan aset dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana.

“Kami ingin memastikan bahwa semua kegiatan yang melibatkan aset daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang,” ujar Fahrul. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap pengelolaan sumber daya yang ada.

Komitmen untuk Perbaikan

Menanggapi permasalahan ini, pihak Muspika diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan komitmen untuk memperbaiki transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Ini adalah langkah penting untuk mencegah terulangnya isu serupa di masa depan. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai penggunaan aset pemerintah.

Dengan adanya desakan dari Paguyuban Pemuda Pagelaran, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif dalam menangani keluhan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan aset publik.

Kesimpulan

Kasus pasar malam di Pagelaran menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan aset daerah dan pentingnya penegakan hukum. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat, diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta aset publik. Hanya dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga dan diperkuat.