Dalam menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas, khususnya di Provinsi Jawa Timur, Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencetuskan ide untuk mendorong pemerintah provinsi memiliki helikopter water bombing sendiri. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, mengungkapkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi saat ini telah menghanguskan sekitar 9.600 hektare lahan di 24 kabupaten dan kota. Fenomena ini menjadi isu tahunan, terutama pada musim kemarau.
Pentingnya Helikopter Water Bombing dalam Penanganan Karhutla
Dengan luas lahan yang terbakar mencapai angka tersebut, mengandalkan mobil pemadam kebakaran saja dirasa tidak cukup efektif. “Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api? Belum lagi, jarak dari sumber air yang terkadang cukup jauh,” jelas Suli Daim kepada awak media di Gedung DPRD Jatim pada Rabu (21/10/2026).
Usulan Pengadaan Helikopter Water Bombing
Oleh karena itu, DPRD Jatim merekomendasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mempertimbangkan pengadaan helikopter water bombing. “Saya mengusulkan, mengingat risiko yang dihadapi baik satwa maupun lingkungan, mengapa tidak Provinsi Jawa Timur melakukan pengadaan helikopter untuk water bombing?” ungkap Suli Daim.
Ia meyakini bahwa keberadaan helikopter water bombing sangat krusial, mengingat peristiwa karhutla yang berulang setiap tahunnya. “Kejadian ini pasti terjadi setiap tahun. Jika kita hanya bergantung pada mobil pemadam kebakaran, akan memakan waktu yang tidak sedikit untuk mencapai titik api dan mengambil air,” tambahnya.
Analisis Potensi dan Kebutuhan
Sri Untari Bisowarno, Ketua Komisi E DPRD Jatim, mengakui bahwa ide ini muncul dalam diskusi terkait penanganan bencana dengan BPBD Jatim. “Kami menyadari bahwa banyaknya gunung dan bukit di Jawa Timur, serta potensi terjadinya fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang, membuat kita berpikir untuk mengadakan helikopter water bombing,” jelas Untari.
Selama ini, Jawa Timur masih mengandalkan helikopter water bombing sewaan, yang tentunya memerlukan anggaran cukup besar. Biaya sewa satu kali bisa mencapai Rp150 juta, dan jika digunakan antara 5 hingga 10 kali dalam sehari, maka total biaya bisa mencapai Rp1,5 miliar. Apabila Provinsi Jawa Timur memiliki helikopter sendiri, penanganan bencana bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Keuntungan Memiliki Helikopter Water Bombing Sendiri
Memiliki helikopter water bombing sendiri bukan hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga kecepatan respon dalam menangani kebakaran. Beberapa keuntungan yang bisa diperoleh antara lain:
- Penghematan biaya jangka panjang
- Respon lebih cepat terhadap titik api
- Kemampuan menjangkau area yang sulit diakses oleh kendaraan darat
- Peningkatan efektivitas dalam penanganan kebakaran
- Pengurangan risiko kerusakan lingkungan
Evaluasi dan Langkah Selanjutnya
Meskipun begitu, Sri Untari menegaskan bahwa usulan ini masih dalam tahap wacana. “Ini masih menjadi ide, tetapi jika anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) memungkinkan, kami akan meminta perhitungan lebih lanjut mengenai biaya pengadaan,” terangnya. “Kita perlu melihat seberapa besar anggaran yang bisa kita sediakan untuk menangani masalah hutan dan gunung yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat.”
Keberlanjutan Usulan
Keberlanjutan usulan ini akan sangat tergantung pada hasil evaluasi dan analisis dari pihak terkait mengenai biaya dan manfaat yang akan didapat. Apabila pengadaan helikopter water bombing dapat direalisasikan, diharapkan ini akan menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah karhutla yang kerap melanda daerah ini.
Seiring dengan meningkatnya frekuensi kebakaran hutan, penting bagi pemerintah untuk mencari solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Dengan memiliki helikopter water bombing, Jawa Timur bisa lebih siap menghadapi tantangan karhutla di masa depan, serta melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.
Dengan demikian, langkah ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi penanganan karhutla, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
