Kakanwil Kemenag Sumbar Tegaskan Tidak Ada Pembinaan ASN dengan Imbalan Uang

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, H. Mustafa, dengan tegas menanggapi berita yang mengklaim adanya iuran sebesar Rp150 ribu per satuan kerja untuk biaya transportasi dalam kegiatan pembinaan ASN. Pernyataan ini berusaha meluruskan informasi yang dinilai tidak akurat dan merugikan pihaknya.

Pernyataan Tegas dari Kakanwil

Mustafa menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan instruksi, meminta, atau menerima uang dari kepala madrasah atau kepala KUA untuk keperluan transportasi atau kepentingan pribadi. Dalam penjelasannya, ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas kedinasan dengan integritas yang tinggi.

“Saya ingin menekankan bahwa tidak ada sama sekali permintaan atau penerimaan uang sebesar Rp150 ribu dari kepala madrasah atau kepala KUA, seperti yang telah diberitakan. Saya juga tidak pernah memberikan perintah kepada siapa pun untuk mengumpulkan dana tersebut bagi kepentingan pribadi saya,” ungkap Mustafa dengan tegas.

Tujuan Kunjungan sebagai Tugas Kedinasan

Mustafa menjelaskan bahwa kunjungannya ke berbagai kabupaten dan kota merupakan bagian dari tanggung jawab kedinasan. Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan, koordinasi, monitoring, serta memastikan bahwa program-program Kementerian Agama berjalan dengan baik. Seluruh perjalanan dinasnya dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan kegiatan pembinaan ASN yang berlangsung di Kabupaten Pesisir Selatan pada 11 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Sabilul Jannah, Mustafa menegaskan bahwa kehadirannya adalah untuk melaksanakan tugas resmi, bukan untuk mencari atau meminta uang dari para pejabat di daerah tersebut.

“Saya datang ke daerah untuk melaksanakan tugas dan memberikan pembinaan kepada ASN. Sangat tidak benar jika kunjungan tersebut dihubungkan dengan upaya meminta uang dari satuan kerja,” tegasnya.

Permintaan Klarifikasi dan Bukti

Mustafa juga mengingatkan bahwa jika ada individu yang mengatasnamakan dirinya untuk meminta uang dari satuan kerja, hal tersebut perlu diklarifikasi dan dibuktikan dengan jelas. Ia meminta semua pihak untuk tidak membuat asumsi sepihak tanpa adanya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Kepala Kemenag Pesisir Selatan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Yufrizal, juga memberikan klarifikasi terkait isu ini. Dalam surat resmi yang dikeluarkan, ia menegaskan bahwa informasi mengenai adanya iuran sebesar Rp150 ribu untuk transportasi Kakanwil dalam kegiatan pembinaan ASN adalah tidak benar.

“Berita tersebut sama sekali tidak benar. Tidak ada perintah dari saya kepada KUA dan kepala madrasah untuk memberikan iuran sebesar Rp150 ribu untuk transportasi Kakanwil pada acara Pembinaan ASN di Pondok Pesantren Sabilul Jannah pada tanggal 11 Agustus 2026,” jelas Yufrizal.

Ia juga memastikan bahwa tidak ada pengumpulan dana transportasi yang diberikan kepada Kakanwil Kemenag Sumbar dalam kegiatan tersebut.

Menjaga Integritas dan Kepercayaan

Yufrizal menegaskan, “Kami tidak pernah memberikan instruksi semacam itu kepada Kepala KUA maupun Kepala Madrasah.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen Kemenag untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.

Isu yang beredar ini tentunya dapat memengaruhi citra dan reputasi Kementerian Agama, sehingga penting bagi semua pihak untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Kementerian Agama berkomitmen untuk terus melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Langkah-Langkah ke Depan

Ke depan, Kakanwil Kemenag Sumbar berharap agar semua pihak dapat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Komunikasi yang baik antara Kemenag dan masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya misinterpretasi atau penyebaran berita yang tidak akurat.

• Komitmen untuk transparansi dalam setiap kegiatan.
• Pentingnya klarifikasi terhadap setiap informasi yang beredar.
• Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat.
• Menjaga integritas dan reputasi Kementerian Agama.
• Memastikan bahwa semua kegiatan kedinasan dilaksanakan dengan baik.

Dalam konteks ini, semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar dan akurat. Sebagai institusi pemerintah, Kementerian Agama senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa adanya unsur paksaan atau imbalan yang tidak seharusnya.

Kesimpulan

Situasi ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi, terutama dalam konteks pemerintahan. Dengan saling menghormati dan memahami tugas masing-masing, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih produktif. Mari kita dukung Kementerian Agama dalam upaya mereka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tanpa adanya intervensi yang merugikan.