Jakarta – Dugaan adanya praktik peredaran narkotika yang dikelola dari dalam lembaga pemasyarakatan kembali mengemuka. Meskipun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terus berusaha melakukan reformasi sistem pengawasan, indikasi keterlibatan jaringan dari balik jeruji besi masih terlihat. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Dugaan Transaksi Miliaran di Rutan Salemba
Informasi yang diperoleh pada Selasa (17/3/2026) menunjukkan adanya dugaan transaksi mencapai miliaran rupiah yang diduga dikendalikan dari dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba). Dugaan ini diungkap oleh seorang warga Bekasi berinisial ASH, yang mengaku ditugaskan untuk menagih pembayaran terkait transaksi tersebut kepada salah satu narapidana di Blok D rutan tersebut.
Menurut ASH, ia bersama dua rekannya datang untuk menagih sejumlah uang sebesar Rp1,3 miliar kepada seorang napi yang diduga terlibat dalam pengendalian transaksi narkotika dari dalam rutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan yang diterapkan di sana.
Hambatan dalam Proses Pertemuan
ASH mengungkapkan bahwa mereka menghadapi sejumlah kendala saat mencoba untuk bertemu dengan narapidana tersebut. “Sejak awal kami mendaftar, banyak sekali hambatan yang kami alami. Ketika sudah berada di dalam, ada berbagai alasan yang membuat kami tidak bisa bertemu dengan yang bersangkutan,” jelasnya kepada tim redaksi.
Ia menambahkan bahwa upaya mereka untuk mengadakan pertemuan itu terhalang oleh sejumlah alasan administratif yang tidak jelas. “Kami ingin menagih uang Rp1,3 miliar kepada orang itu, tetapi ada kesan bahwa kami dihalang-halangi dan dipersulit oleh petugas,” tegasnya dengan nada kecewa.
Indikasi Lemahnya Pengawasan Internal
Jika dugaan ini terbukti, hal ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan internal di lingkungan pemasyarakatan. Praktik pengendalian jaringan narkotika dari dalam rutan bukan hanya merupakan masalah disiplin internal, tetapi juga bisa berujung pada pelanggaran hukum berat yang dapat merusak integritas sebuah institusi negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Ditjenpas telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk memerangi peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Berbagai langkah telah diambil, termasuk program deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), razia berkala, serta penguatan pengawasan terhadap petugas.
Tantangan dalam Pemberantasan Narkotika
Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, sejumlah pengamat menilai bahwa lemahnya pengawasan dan dugaan keterlibatan oknum tertentu masih menjadi faktor yang menyulitkan pemberantasan praktik ilegal ini secara tuntas. Beberapa alasan yang sering dikemukakan mencakup:
- Kurangnya pelatihan bagi petugas pengawas.
- Adanya jaringan internal yang terorganisir.
- Minimnya sanksi tegas bagi pelanggaran.
- Ketidaktransparanan dalam proses pengawasan.
- Rendahnya tingkat akuntabilitas petugas.
Secara hukum, pengawasan terhadap warga binaan dan pencegahan peredaran narkotika di dalam lapas dan rutan sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai pengamanan lapas dan rutan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Ditjenpas.
Akibat Jika Oknum Terlibat
Apabila terdapat petugas yang terbukti terlibat atau memfasilitasi aktivitas ilegal, mereka dapat dikenakan sanksi disiplin, administratif, hingga pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ada mekanisme hukum yang cukup jelas untuk menangani kasus-kasus semacam ini, namun pelaksanaannya masih memerlukan perhatian lebih.
Hingga saat ini, pihak Rutan Salemba belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi informasi ini kepada pejabat berwenang agar dapat memperoleh penjelasan yang lebih lengkap.
Pentingnya Transparansi dalam Pengawasan
Transparansi dan respons cepat dari otoritas pemasyarakatan sangat penting untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Dalam konteks ini, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menangani isu-isu serius seperti praktik peredaran narkotika dari dalam rutan.
Jika dugaan praktik pengendalian peredaran narkotika dari dalam rutan ini terbukti benar, hal ini bisa menjadi preseden serius bagi sistem pemasyarakatan nasional. Ini menuntut langkah tegas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan investigasi menyeluruh dan penindakan tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
Keberhasilan dalam memberantas praktik semacam ini tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan akuntabel. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pengawasan rutan Salemba dan lembaga pemasyarakatan lainnya dapat menjadi lebih efektif dan mampu mencegah tindakan kriminal dari dalam.