Pembahasan mengenai perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 Kota Probolinggo menarik perhatian publik. Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo yang berlangsung pada Selasa, 11 Agustus 2026, menjadi ajang untuk mengevaluasi berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang sangat dibutuhkan. Dengan keterlibatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), diskusi ini mengedepankan aspirasi masyarakat yang harus diakomodasi dalam perubahan anggaran ini.
Pembahasan KUA-PPAS Perubahan
Pertemuan yang diadakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo ini menjadi platform untuk membahas rencana anggaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng Prastyani, menyatakan bahwa dalam agenda kali ini terdapat sejumlah materi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu mendapat perhatian serius. Fokus utama pembahasan berorientasi pada program prioritas dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Evaluasi Program Pembangunan
Salah satu OPD yang menjadi sorotan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Permukiman (PUPR-KP). Dinas ini telah mengajukan sejumlah lokasi yang perlu dievaluasi untuk menentukan prioritas dalam pembangunan dan renovasi. Santi Wilujeng Prastyani menegaskan pentingnya evaluasi ini agar program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran.
- Evaluasi lokasi pembangunan
- Renovasi infrastruktur yang dibutuhkan
- Prioritas anggaran untuk program berkelanjutan
- Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek
- Partisipasi masyarakat dalam penentuan prioritas
“Ada beberapa materi dari PUPR-KP, yakni beberapa titik lokasi yang perlu menjadi evaluasi dalam rangka program prioritas pembangunan atau renovasi,” jelas Santi Wilujeng Prastyani.
Pentingnya Data Kesejahteraan Masyarakat
Selain itu, masalah data kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian. Santi Wilujeng Prastyani mengungkapkan bahwa banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat saat reses anggota DPRD terkait dengan data desil yang tidak akurat. Dengan adanya survei ulang yang akan dilakukan oleh BPBD bersama Dinas Sosial, diharapkan data yang ada bisa mencerminkan kondisi riil masyarakat.
- Survei ulang terhadap data kesejahteraan
- Verifikasi terhadap kondisi masyarakat yang sebenarnya
- Penggunaan data yang akurat untuk penyaluran bantuan
- Pelibatan masyarakat dalam pengumpulan data
- Peningkatan transparansi dalam pengelolaan data
Santi menambahkan, “Harapannya, hasil itu memang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya di masyarakat. Karena beberapa kasus terkait desil ini kadang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.”
Verifikasi Data Kesejahteraan
Ia juga memberikan contoh konkret mengenai situasi di mana beberapa masyarakat yang seharusnya tergolong dalam tingkat kesejahteraan rendah, tetapi dalam data justru masuk pada desil yang lebih tinggi. Kasus semacam ini perlu untuk diverifikasi ulang agar bantuan dan program pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan efektif.
Program Pelatihan Keterampilan
Tidak hanya fokus pada infrastruktur dan data kesejahteraan, pembahasan juga mencakup program pelatihan yang menjadi prioritas bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker). Terdapat sejumlah pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, sehingga dapat membuka peluang kerja lebih luas.
- Pelatihan keterampilan teknis
- Pengembangan soft skills
- Pemberian sertifikasi untuk meningkatkan daya saing
- Kolaborasi dengan industri untuk penyerapan tenaga kerja
- Penyediaan informasi lowongan kerja
“Disperinaker juga memiliki beberapa pelatihan yang menjadi program prioritas. Ada beberapa pelatihan yang akan diadakan oleh Disperinaker yang bisa diikuti oleh masyarakat,” ujar Santi Wilujeng Prastyani.
Apresiasi terhadap Program BPBD
Dalam pembahasan ini, Santi Wilujeng Prastyani juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah program yang digagas oleh BPBD. Program tersebut dinilai memiliki dampak positif karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya. Terdapat usulan untuk penambahan anggaran demi mendukung program-program tersebut agar dapat berjalan lebih efektif.
“Program BPBD tersebut memiliki nilai positif karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Sinergi Antara BPBD dan Dinas PUPR-KP
Pentingnya sinergi antara BPBD dan Dinas PUPR-KP juga menjadi sorotan dalam pembahasan ini. Kerjasama tersebut sangat diperlukan, terutama dalam menangani persoalan banjir yang kerap terjadi di berbagai wilayah Kota Probolinggo. Santi menekankan pentingnya penanganan yang lebih komprehensif terhadap lokasi-lokasi yang rawan banjir, seperti di Kareng Lor, di mana genangan air dapat mencapai lutut warga, meskipun sudah ada upaya pembersihan.
“Harapannya, untuk program BPBD yang terkait ini juga nanti bisa bekerja sama dengan Dinas PUPR. Karena ada beberapa kasus, terutama di dapil saya di Kareng Lor, ada beberapa lokasi yang meskipun dibersihkan tetap tidak akan bisa menanggulangi ketika banjir,” jelas Santi Wilujeng Prastyani.
Tindak Lanjut dari Pembahasan
Santi Wilujeng Prastyani menambahkan bahwa persoalan banjir yang dikhawatirkan telah ditindaklanjuti oleh BPBD. Mereka telah menyampaikan kepada Dinas PUPR-KP untuk segera melakukan penanganan yang diperlukan agar tidak terjadi dampak yang lebih luas pada masyarakat.
“Jadi PUPR-KP dan BPBD ikut bekerja sama, seiring sejalan dalam program tersebut,” pungkasnya.