Pertanggungjawaban transparan dalam pengelolaan anggaran publik menjadi isu yang semakin krusial di tengah masyarakat yang semakin sadar akan hak-haknya. Terlebih lagi, ketika muncul dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran, seperti yang terjadi di DPRD Kota Pangkalpinang. Dalam konteks ini, Feri Sardani, seorang anggota DPRD yang berasal dari Fraksi Golkar, menunjukkan komitmennya untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka kepada pihak berwenang. Melalui klarifikasi yang dilakukannya, ia berupaya untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Penyidikan Tindak Pidana Khusus di DPRD Kota Pangkalpinang
Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pangkalpinang saat ini sedang melakukan investigasi mendalam terkait dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas (SPPD) yang terjadi di lingkungan DPRD Kota Pangkalpinang untuk tahun anggaran 2024-2025. Kasus ini menarik perhatian publik mengingat pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat.
Pada tanggal 7 April 2026, Feri Sardani dan rekannya, Andi, diundang kembali oleh penyidik untuk memberikan klarifikasi mengenai penggunaan anggaran yang dimaksud. Proses ini menjadi langkah penting dalam upaya memastikan bahwa semua penggunaan anggaran dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses Klarifikasi Feri Sardani
Setelah menjalani proses pemeriksaan, Feri Sardani tampil di hadapan media dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Ia menegaskan bahwa kehadirannya merupakan wujud dari sikap kooperatif dalam memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Menurutnya, penting untuk memberikan keterangan yang jelas agar publik dapat memahami situasi yang sebenarnya.
Feri menjelaskan bahwa ia telah memberikan penjelasan terperinci mengenai kegiatan serta administrasi penggunaan anggaran perjalanan dinas pada tahun 2025. Ia menyatakan, “Segala hal teknis sudah saya sampaikan kepada penyidik secara objektif dan proporsional. Insyaallah semuanya dapat dipertanggungjawabkan.” Pernyataan ini menunjukkan keyakinannya akan kebersihan penggunaan anggaran yang dikelolanya.
Detail Proses Pemeriksaan
Menanggapi durasi pemeriksaan yang cukup panjang, Feri menjelaskan bahwa ia sempat menunggu sebelum sesi tanya jawab dimulai. Penyidik mengajukan 17 pertanyaan yang berfokus pada kegiatan dan administrasi terkait perjalanan dinas yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya penyidikan yang dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam.
- Feri menjelaskan semua aktivitas terkait perjalanan dinas.
- Penyidik mengajukan pertanyaan yang beragam dan mendetail.
- Feri menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif selama pemeriksaan.
- Pertanyaan yang diajukan mencakup aspek teknis penggunaan anggaran.
- Feri yakin bahwa semua yang disampaikannya dapat dipertanggungjawabkan.
Keterangan dari Anggota DPRD Lain
Sementara itu, Andi, anggota DPRD dari Fraksi PAN, juga memberikan keterangannya kepada penyidik mengenai penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk tahun 2024 hingga 2025. Ia mengungkapkan bahwa sesi tanya jawab yang berlangsung cukup banyak, tetapi semua pertanyaan dapat dijawabnya dengan baik. “Lumayan banyak pertanyaannya. Alhamdulillah semuanya sudah saya jawab,” tegas Andi, menunjukkan komitmen yang sama untuk transparansi dan akuntabilitas.
Perkembangan Penyelidikan
Pada hari sebelumnya, mantan anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, juga telah memenuhi panggilan penyidik. Ia hadir mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) lengkap dengan atribut jabatan sebagai Wakil Wali Kota Pangkalpinang. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan anggaran di daerah tersebut.
Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah memeriksa sebanyak 23 anggota DPRD Kota Pangkalpinang terkait dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas. Penyidikan ini diharapkan dapat mengungkap seluruh dugaan penyimpangan yang terjadi dan memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran publik.
Menjamin Pertanggungjawaban yang Transparan
Pertanggungjawaban transparan adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ketika para anggota dewan menunjukkan kesediaan untuk menjawab pertanyaan penyidik dan memberikan klarifikasi, mereka tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga memperkuat integritas lembaga legislatif. Keberanian untuk menghadapi proses hukum dan memberikan keterangan yang jelas adalah langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut.
Sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh Feri Sardani dan Andi dalam menghadapi penyidikan ini layak dicontoh. Mereka memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa mereka siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil dalam kapasitas mereka sebagai wakil rakyat. Ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan pertanggungjawaban yang transparan, di mana setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik.
Kesimpulan dan Harapan
Dengan berjalannya proses penyidikan yang transparan dan akuntabel, diharapkan masyarakat dapat mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran di DPRD Kota Pangkalpinang. Hal ini akan berdampak positif terhadap citra lembaga legislatif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Komitmen untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran publik adalah langkah awal yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ke depan, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat terus menjaga komitmen untuk pertanggungjawaban transparan dan bekerja sama dalam menjadikan pengelolaan anggaran publik lebih baik. Dengan langkah itu, kita bisa menciptakan iklim pemerintahan yang lebih sehat dan akuntabel bagi masyarakat.